Tolak Dana Aspirasi

Oleh Dewa Mahendr, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta

Dalam sebuah  diskusi rutin kampus, seorang teman bertanya “ Apakah salah kebijakan dana aspirasi ? bukannya bagus kalo setiap daerah di bantu dana 15 Miliar ?“ Jika di lihat kebijakannya, sah sah saja. Tetapi yang menjadi permasalahan kenapa Dana Aspirasi di anggap kurang tepat. Pertama, Penyaluran dana aspirasi atau di sebut dana percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pemilihan melalui wakil rakyat dan melalui metode ini rawan sekali akan di selewengkan. Beberapa waktu lalu, DPR dengan percaya dirinya mengeluarkan rencana pembangunan Gedung baru sebesar 1.8 Triliun. Dikarenakan tidak mendapat persetujuan banyak kalangan, DPR ternyata tidak kehabisan akal untuk mencari “jurus” baru yaitu dengan mengeluarkan rencana Dana Aspirasi oleh Golkar.  Sungguh ironis, fungsi legislasi yang dijalankan pun belum dilaksanakan sesuai harapan, malah membuat beban baru yang “aneh”. Kedua, pengatasnamaan rakyat dalam format dana aspirasi tidak mengakomodir sepenuhnya aspirasi rakyat di daerah. Karena dana aspirasi ini disalurkan per dapil, jadi jika dilihat data dapil bahwa pulau jawa merupakan dapil terbanyak dalam parlemen. Jelas sekali implementasi dana aspirasi ini tidak sepenuhnya mensejahterakan rakyat. Kalau tujuan untuk pemerataan maka tidak akan mengakomodir pemerataan di wilayah Indoensia. Karena jika dilihat data propinsi dan kabupaten setiap daerah dan wilayah akan sangat jauh berbeda antara daerah lainnya. Data KPU menunjukkan Provinsi Banten dengan penduduk 8,79 juta dan jumlah kursi DPRD Provinsi 75 buah. DPRD Kabupaten Merauke dengan penduduk sebanyak 160.283 jiwa memiliki DPRD kabupaten sebanyak 25 kursi. Jika dibandingkan dengan Propinsi Jambi, memiliki 2 dapil sedangkan Propinsi Sulawesi Utara memiliki 3 dapil. Jika masing-masing dibagikan dana 15 Miliar per dapil akan sangat tidak merata sekali dan dipastikan kesempatan ini dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk mencalonkan kembali dirinya dengan modal dana aspirasi.  Ketiga, kewenangan dana aspirasi sebenarnya bukanlah wilayah DPR, fungsi Budgenting, Controlling dan Legislasi yang seharusnya menjadi fokus utama DPR. Alih alih mempersembahkan prestasi yang terbaik, malah membuat sesuatu yang menjadi tambah bobrok dalam menjalankan tugas parlemen.

Seharusnya DPR melalui lembaganya yang berfungsi sebagai pengontrol pemerintahan, Pembuat Undang-undang serta membuat anggaran. Tentunya harus mempersembahkan kinerja terbaiknya dahulu untuk bangsa ini. Visi dan misi yang diusung ketika berkampanye haruslah di aplikasikan. Bukan sekedar branding untuk maju sebagai wakil rakyat. Fokus utama kinerja DPR sangat menentukan nasib bangsa ke depan sebab jika para elit penguasa sudah mempergunakan kekuasaannya untuk mempolitisasi uang rakyat atau mengkongkalikongin rakyat maka mau di bawah ke mana bangsa ini ?

Pemerintah yang arif dan bijaksana serta mengerti permasalahan bangsa sangat di perlukan untuk pembangunan bangsa ke depan, bukan pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Iklan